Buleleng - Bali Berkabar | Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH sambut baik upaya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan upaya lembaga-lembaga non komvensional yang mampu menampung sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pelayanan dasar serta pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Supriatna usai menghadiri undangan peluncuran Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dan Project Management Office (PMO) Transformasi Ekonomi Kerthi Bali di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Bali, Sabtu (19/8/2023).
Sesuai pengarahan dari Menteri PPN / Kepala Bappenas RI, bapak Suharso Monoarfa bahwa dalam upaya mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk lembaga-lembaga Non Konvensional untuk membiayai pembangunan-pembangunan di Bali dan juga menampung sumber-sumber pembiayaan seperti dana hibah, dana zakat, sumbangan, kontribusi, maupun bantuan-bantuan yang diamanatkan untuk melakukan kegiatan tertentu, yang memerlukan wadah atau lembaga secara kredibel sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik.
Lebih lanjut Menteri Suharso menyampaikan, "Bali merupakan daerah yang pertama meluncurkan Bali-Kerthi Development Fund, hal ini merupakan langkah positif pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat transformasi di bidang ekonomi serta merespon gagasan dari Kepala Bappenas RI secara baik", ujarnya.
Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dan Project Management Office (PMO) Transformasi Ekonomi Kerthi Bali secara resmi diluncurkan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI bapak Suharso Monoarfa dan Gubernur Bali Bapak I Wayan Koster .
Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri PPN/ Kepala Bappenas Republik Indonesia beserta jajarannya, Gubernur Bali, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, Bupati, Wakil Bupati /Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Bali, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan Instansi Vertikal yang ada di Bali, serta undangan lainnya.
(Sdn/Hms)